Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau

pelaku usaha.

1. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang

terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai

akibat dari sebuah kerusakan, kecelakaan, atau

berbagai keadaan yang tidak diinginkan.

1. Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar

dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan dan kerusakan.

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

ekonomis.

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang

disusun berdasarkan konsensus semua

pihak/pemerintah/keputusan internasional yang

terkait dengan memperhatikan syarat Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya.

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang

2018, No.131 -3-

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di

bidang standardisasi.

1. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi

produk dalam negeri.

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

1. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum, yang melakukan

impor.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.