Pasal 14

(1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran

Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan

pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non

Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

(3) Tim Pengendali terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

www.peraturan.go.id

2017, No.156

Wakil : Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Sekretaris Percepatan Penanggulangan Kemis- merangkap anggota kinan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Sosial;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Menteri Agama;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Menteri Komunikasi dan Informatika;

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

7. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi;

1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Kepala Badan Pusat Statistik;

4. Kepala Staf Kepresidenan;

5. Gubernur Bank Indonesia; dan

6. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan.

(4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim

Pengendali tidak mengurangi wewenang dan

independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.156 -10-