Pasal 69

(1) Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

• mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
• memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
• melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
• melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
• melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
• melaksanakan Penataan Akses;
• melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;

h.menyampaikan...

SK No 181853 A

PRESIDEN

• menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupate n / kota kepada gu gu s tu gas Reforma Agraria provinsi;
• melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah. (21 Susunan keanggotaan gugus tugas Reforma Agraria kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
• Ketua : Bupati/Wali Kota;
• Wakil Ketua : Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
• Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan; dan
• Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupatenfkota, pejabat kantor pertanahan kabupatenf kota, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, unsur masyarakat, dan/atau akademisi.

(3) Anggota gugus tugas Reforma Agraria yang berasal dari

pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf d merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan/fungsi penunjang:

• pekerjaan umum dan penataan rrrang;
• lingkungan hidup;
• kehutanan;
• transmigrasi;
• pertanian;
• kelautan dan perikanan;
• perumahan dan kawasan pemukiman;
• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

i.pemberdayaan...

SK No 181854 A

PRESIDEN

• pemberdayaan masyarakat dan desa;
• perindustrian;
• perdagangan;

1. energi dan sumber daya mineral;

• pertanahan;
• keuangan;
• perenc€rnaan; dan
• penanaman modal.