Pasal 44

(1) Konflik Agraria di lahan transmigrasi dikoordinasikan

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. (21 Penyelesaian Konflik Agraria di lahan transmigrasi dilaksanakan terhadap :

• lahan transmigrasi yang belum memiliki hak pengelolaan lahan dan pembinaannya telah diserahkan ke Pemerintah Daerah, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat; dan
• lahan transmigrasi yang sudah memiliki hak pengelolaan lahan, penyelesaiannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan unrsan pemerintahan di bidang transmigrasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Konflik Agraria Pada Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara