Pasal 2

(1) Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan

melalui strategi:

• Legalisasi Aset;
• Redistribusi Tanah;
• pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria;
• kelembagaan Reforma Agraria; dan
• partisipasi masyarakat. (21 Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21menjadi

acu€rn dalam penyusunan:

• rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
• rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah provinsi; dan
• rencana ke{a dan anggaran Pemerintah Daerah kabupatenlkota. (41 Rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk pertama kali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, rencana

aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat dilakukan penyesuaian.

(6) Penyesuaian rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma

Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 3. . .

SK No 181813 A

PRESIDEN