Pasal 10

(1) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, kementerian/lembaga,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian

santunan kepada Masyarakat.

(2) Pelaksanaan pemberian santunan yang berupa uang

dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui

transaksi perbankan.

(3) Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim

Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila

diperlukan.