Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang

dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang

selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara

pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan Pemilu.