Pasal 5

(1) Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan

terhitung mulai tanggal yang bersangkutan

mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di

hadapan Presiden Republik Indonesia.

(2) Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya dihentikan ketika

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.