Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

1. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan

Pengawas adalah unsur dari Komisi Pemberantasan

Korupsi yang berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas

mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi

Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.