Pasal 7

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

(3) Dalam melaksanakan strategi Penyelamatan Danau

Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.