Pasal 16

(1) Menteri terkait, gubemur, dan bupati/walikota melaksanakan

pembinaan dan pengawasan dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, penguatan koordinasi, dan jejaring dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.