Pasal 13

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan susunan

keanggotaan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota telah memiliki lembaga pengelola Danau, maka dapat bertindak sebagai Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.