Pasal 71

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada:

• FKTP secara:

1. praupaya atau kapitasi; dan/atau
2. klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi; dan

• FKRTL secara:

1. Indonesian Case Based Groups; dan/atau
2. non-Indonesian Case Based Groups. (21 Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pembayaran.

(3) Pengembangan sistem pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakukan dalam rangka penguatan pembayaran di FKTP dan FKRTL yang lebih berhasil guna.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri dan lembaga terkait.

(41 20. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah dan setelah ayat ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: Pasal72

(1) Cara pembayaran dengan Indonesian Case Based

Groups untuk FKRTL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7l ayat (1) huruf b angka l ditetapkan sesuai

kelas rumah sakit.

(2) Dalam...

SK No 198492 A

PRESIDEN REPUBLIK IilDONESIA

(21 Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan pada saat kredensial atau re-kredensial maka BPJS Kesehatan harus melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan reviu.

(3) Reviu kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan dengan melibatkan unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit. (41 Hasil reviu kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyesuaian kontrak oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

(5) Apabila reviu kelas rumah sakit belum dapat

diselesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tarif sesuai hasil kredensial atau re-kredensial yang telah disepakati oleh BPJS Kesehatan bersama dinas kesehatan dan/atau asosiasi Fasilitas Kesehatan.

1. Setelah ayat(2\Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut: