Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

(2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok

dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran

rumah tangga secara nasional untuk barang

tersebut tinggi.

(3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain

dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan

ketentuan:

• memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi;

dan/atau

• memiliki kandungan gizi tinggi untuk

kebutuhan manusia.

---

2020, No.100 -3-

(4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan

berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan

nasional.

(5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:

• mendukung program Pemerintah; dan/atau

• disparitas harga antardaerah tinggi.

(6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang

Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:

• jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil

pertanian:

• beras;

• kedelai bahan baku tahu dan

tempe;

• cabe;

• bawang merah.

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

• gula;

• minyak goreng;

• tepung terigu.

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil

peternakan dan perikanan;

• daging sapi;

• daging ayam ras;

• telur ayam ras;

• ikan segar, yaitu bandeng,

kembung dan

tongkol/tuna/cakalang.

• jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan

kedelai;

1. pupuk;

2. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

---

2020, No.100 -4-

1. triplek;

2. semen;

3. besi baja konstruksi;

4. baja ringan.

(7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang

Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat diubah dengan Peraturan Menteri

berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang

dipimpin oleh menteri koordinator yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perekonomian, yang dihadiri

menteri/kepala lembaga pemerintah non

kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk

mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan

atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah

non kementerian.

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: