Pasal 9

(1) Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dilakukan melalui:

• interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah

oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang

melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial;

• verifikasi data Lahan Sawah terhadap data

pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang;

www.peraturan.go.id

2019, No.163 -9-

• verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya

air;

• verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian; dan

• verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam

kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kehutanan.

(2) Interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan berdasarkan luasan pertanian tanaman

pangan lahan basah dan/atau lahan kering untuk budidaya tanaman pangan yang tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d

dilakukan berdasarkan hasil interpretasi peta lahan

sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(4) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan

cara:

• identifikasi hak atas tanah dan perizinan di atas

Lahan Sawah;

• identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah;

• identifikasi peruntukan pertanian tanaman

pangan dalam rencana tata ruang;

• analisis hasil identifikasi; dan

• klarifikasi dengan pemangku kepentingan.

(5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

• identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan

Daerah Irigasi; dan

• menambah data tekstual Lahan Sawah beririgasi.

www.peraturan.go.id

2019, No. 163 -10-

(6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

• identifikasi letak dan luasan cetak sawah

berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan

• analisis hasil identifikasi.

(7) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

• identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya

kehutanan; dan

• analisis hasil identifikasi.

(8) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) menggunakan

skala 1:5.000.

(9) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat

dilakukan, verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7)

menggunakan skala 1:10.000.