Pasal 26

(1) Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah yang terkait

dengan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin

perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada

di dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi dan

diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden

ini namun belum mendapatkan rekomendasi

perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

(2) Dalam hal belum ada penetapan peta Lahan Sawah

yang dilindungi, proses penetapan rancangan

peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan

www.peraturan.go.id

2019, No.163 -17-

persetujuan substansi dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang tetap dapat

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.