Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.