Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan;
• penyusunan data gender di bidang perlindungan hak perempuan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
• pelaksanaan administrasi Deput Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.103 6

Bagian Kelima Deputi Bidang Perlindungan Anak