Pasal 10

(1) Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

mempunyai tugas:

• mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang KKIP;
• mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan KKIP; dan
• melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian KKIP melalui Sekretaris KKIP.

(2) Ketua Tim Pelaksana bukan merupakan jabatan struktural,

memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setara dengan jabatan struktural eselon Ia.

(3) Ketua Tim Pelaksana dapat dijabat pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP.