Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

menyelenggarakan fungsi: a- perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

• pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pelaksanaan pemantattan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.