Pasal 9

(1) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, kementerian/lembaga,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian

uang santunan kepada Masyarakat.

(2) Pelaksanaan pemberian uang santunan dapat diberikan

dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan.

(3) Pelaksanaan pemberian uang santunan dibantu oleh Tim

Terpadu dengan dukungan aparat keamanan.