Pasal 2

(1) Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial

kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai

tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek

Strategis Nasional.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya

www.peraturan.go.id

2017, No.110

oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik

negara, atau badan usaha milik daerah.