Pasal 629

(1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telahaan

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah hukum.

(2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan

telahaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah kebijakan publik.

(3) Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan

Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.126

mengenai masalah komunikasi strategis dan hubungan kelembagaan.

(4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai

tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah pemerintahan dan otonomi daerah.

(5) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah budaya kerja aparatur.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id