Pasal 10

(1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

melakukan asesmen kepada Korban berdasarkan hasil identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (21 Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:

• pemeriksaan fisik;
• pemeriksaan psikologis;
• pemeriksaan kondisi sosial;
• pemeriksaan kondisi ekonomi;
• pemeriksaan kondisi pendidikan; dan
• observasi kondisi Korban.

(3) Berdasarkan...

SK No 205151 A

FRESIDEN

(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l., UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melakukan layanan dan fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Korban. (41 Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat disampaikan kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan Korban.

(5) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

melakukan pendampingan kepada Korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan Korban.

Pasal 1 1

(1) Dalam melaksanakan tugas memberikan informasi

tentang hak Korban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA

kabupaten/kota memberikan informasi yang meliputi:

• informasi atas seluruh proses Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan bagi Korban; dan
• informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum. (21 lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan saat sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.