Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

1. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam

rangka pemberian perizinan berusaha di bidang

Pertambangan mineral dan batubara.

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan

kepada pelaku usaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan

pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk

memulai dan menjalankan usaha dan/atau

kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan

di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha

Pertambangan.

1. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut

IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha

Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

www.peraturan.go.id

2022, No. 91 -3-

1. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya

disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan

jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha

yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli,

mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral

atau batubara.

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya

disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk

melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti

yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian

kegiatan usaha Pertambangan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.