Pasal 5

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelesaian

pembangunan rumah susun pada perguruan tinggi

negeri di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset,

teknologi, dan pendidikan tinggi beserta prasarana,

sarana, dan utilitas umum dibebankan pada anggaran

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.