Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya

disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

1. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau

tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk

mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

1. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan

mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

1. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat

provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada

di provinsi.