Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang DANA ALOKASI UMUM DAERAH, PROVINSI, DAN KOTA

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. (2) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten dan kota. (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2010 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. (4) Proporsi ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2); b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

(1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. (3) Celah fiskal daerah provinsi, kabupaten, dan kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota. (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

(5) Kapasitas ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi,
kabupaten, atau kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten dan kota. (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar. (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. (4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Pasal 4 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

(1) Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk masih termasuk alokasi Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekarannya. (2) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data. (3) 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. (4) 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. (5) Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 …

Pasal 6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TANGGAL 7 DESEMBER 2009

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010

(rupiah) NO DAERAH JUMLAH 1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 621.431.612.000
2. Kab. Aceh Barat 311.356.765.000
3. Kab. Aceh Besar 394.817.978.000
4. Kab. Aceh Selatan 327.447.177.000
5. Kab. Aceh Singkil 213.928.289.000
6. Kab. Aceh Tengah 316.232.601.000
7. Kab. Aceh Tenggara 302.145.355.000
8. Kab. Aceh Timur 363.251.777.000
9. Kab. Aceh Utara 245.998.105.000
10. Kab. Bireun 392.798.466.000
11. Kab. Pidie 425.166.519.000
12. Kab. Simeulue 218.813.604.000
13. Kota Banda Aceh 328.073.282.000
14. Kota Sabang 213.091.527.000
15. Kota Langsa 233.374.492.000
16. Kota Lhokseumawe 253.964.760.000
17. Kab. Nagan Raya 291.226.672.000
18. Kab. Aceh Jaya 202.847.293.000
19. Kab. Aceh Barat Daya 233.168.314.000
20. Kab. Gayo Lues 241.585.340.000
21. Kab. Aceh Tamiang 244.270.545.000
22. Kab. Bener Meriah 235.968.764.000
23. Kota Subulussalam 163.055.995.000
24. Kab. Pidie Jaya 218.322.708.000

  1. Provinsi …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 25. Provinsi Sumatera Utara 813.233.489.000
26. Kab. Asahan 479.299.307.000
27. Kab. Dairi 336.864.702.000
28. Kab. Deli Serdang 793.141.685.000
29. Kab. Tanah Karo 401.710.290.000
30. Kab. Labuhan Batu 315.309.299.000
31. Kab. Langkat 628.952.504.000
32. Kab. Mandailing Natal 398.482.296.000
33. Kab. Nias
418.547.198.000
34. Kab. Simalungun 644.610.865.000
35. Kab. Tapanuli Selatan 334.737.772.000
36. Kab. Tapanuli Tengah 313.957.675.000
37. Kab. Tapanuli Utara 369.275.117.000
38. Kab. Toba Samosir 280.449.853.000
39. Kota Binjai 293.536.658.000
40. Kota Medan 784.139.518.000
41. Kota Pematang Siantar 313.941.731.000
42. Kota Sibolga 220.076.802.000
43. Kota Tanjung Balai 241.921.536.000
44. Kota Tebing Tinggi 228.057.807.000
45. Kota Padang Sidimpuan 270.129.118.000
46. Kab. Pakpak Bharat 167.780.345.000
47. Kab. Nias Selatan 277.887.323.000
48. Kab. Humbang Hasundutan 279.893.022.000
49. Kab. Serdang Bedagai 404.835.802.000
50. Kab. Samosir 243.041.606.000
51. Kab. Batu Bara 337.663.207.000
52. Kab. Labuhan Batu Utara 303.657.733.000
53. Kab. Labuhan Batu Selatan 253.282.238.000
54. Kab. Padang Lawas Utara 243.565.554.000
55. Kab. Padang Lawas 241.106.688.000

  1. Provinsi …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 56. Provinsi Sumatera Barat 661.617.385.000
57. Kab. Limapuluh Kota 411.513.040.000
58. Kab. Agam 435.507.286.000
59. Kab. Kepulauan Mentawai 287.489.909.000
60. Kab. Padang Pariaman 417.865.290.000
61. Kab. Pasaman 323.271.519.000
62. Kab. Pesisir Selatan 454.097.271.000
63. Kab. Sijunjung 291.098.176.000
64. Kab. Solok 390.172.286.000
65. Kab. Tanah Datar 390.379.990.000
66. Kota Bukit Tinggi 242.306.440.000
67. Kota Padang Panjang 203.676.353.000
68. Kota Padang 632.117.457.000
69. Kota Payakumbuh 246.791.255.000
70. Kota Sawahlunto 202.073.979.000
71. Kota Solok 210.134.688.000
72. Kota Pariaman 236.689.036.000
73. Kab. Pasaman Barat 338.852.414.000
74. Kab. Dharmasraya 258.494.990.000
75. Kab. Solok Selatan 232.434.248.000

  1. Provinsi Riau 58.869.157.000
  2. Kab. Bengkalis
  1. Kab. Indragiri Hilir 363.153.409.000
  2. Kab. Indragiri Hulu 220.101.763.000
  3. Kab. Kampar 134.527.917.000
  4. Kab. Kuantan Singingi 248.122.805.000
  5. Kab. Pelalawan 181.409.001.000
  6. Kab. Rokan Hilir

  1. Kab. Rokan Hulu 202.101.992.000

  2. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 85. Kab. Siak

  1. Kota Dumai 87.732.997.000

  2. Kota Pekanbaru 280.283.932.000

  3. Provinsi Kepulauan Riau 310.161.843.000

  4. Kab. Bintan 110.234.609.000

  5. Kab. Natuna

  1. Kab. Karimun 77.105.581.000

  2. Kota Batam 230.164.681.000

  3. Kota Tanjung Pinang 185.955.885.000

  4. Kab. Lingga 133.600.054.000

  5. Kab. Kepulauan Anambas 213.045.068.000

  6. Provinsi Jambi 489.069.421.000

  7. Kab. Batanghari 283.646.310.000

  8. Kab. Bungo 311.791.251.000

  9. Kab. Kerinci 327.334.925.000

  10. Kab. Merangin 352.586.125.000

  11. Kab. Muaro Jambi 307.111.978.000

  12. Kab. Sarolangun 303.551.450.000

  13. Kab. Tanjung Jabung Barat 210.222.085.000

  14. Kab. Tanjung Jabung Timur 239.705.236.000

  15. Kab. Tebo 285.582.492.000

  16. Kota Jambi 379.188.874.000

  17. Kota Sungai Penuh 239.040.161.000

  18. Provinsi Sumatera Selatan 512.083.577.000

  19. Kab. Lahat 343.899.611.000

  20. Kab. Musi Banyuasin 80.256.489.000

  21. Kab. Musi Rawas 333.676.280.000

  22. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 112. Kab. Muara Enim 371.879.096.000
113. Kab. Ogan Komering Ilir 541.732.260.000
114. Kab. Ogan Komering Ulu 298.400.575.000
115. Kota Palembang 696.587.039.000
116. Kota Pagar Alam 180.686.936.000
117. Kota Lubuk Linggau 209.945.644.000
118. Kota Prabumulih 188.426.720.000
119. Kab. Banyuasin 451.230.547.000
120. Kab. Ogan Ilir 288.392.166.000
121. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 382.017.919.000
122. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 261.025.113.000
123. Kab. Empat Lawang 192.693.778.000

  1. Provinsi Bangka Belitung 410.811.433.000

  2. Kab. Bangka 272.130.207.000

  3. Kab. Belitung 238.551.941.000

  4. Kota Pangkal Pinang 236.693.742.000

  5. Kab. Bangka Selatan 226.695.596.000

  6. Kab. Bangka Tengah 204.185.915.000

  7. Kab. Bangka Barat 217.122.438.000

  8. Kab. Belitung Timur 223.608.599.000

  9. Provinsi Bengkulu 523.041.290.000

  10. Kab. Bengkulu Selatan 285.481.509.000

  11. Kab. Bengkulu Utara 327.441.782.000

  12. Kab. Rejang Lebong 333.093.797.000

  13. Kota Bengkulu 351.461.812.000

  14. Kab. Kaur 218.613.498.000

  15. Kab. Seluma 257.750.821.000

  16. Kab. Mukomuko 249.926.507.000

  17. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 140. Kab. Lebong 218.618.650.000
141. Kab. Kepahiang 234.497.386.000
142. Kab. Bengkulu Tengah 208.427.792.000

  1. Provinsi Lampung 643.748.209.000

  2. Kab. Lampung Barat 347.589.688.000

  3. Kab. Lampung Selatan 505.873.706.000

  4. Kab. Lampung Tengah 706.861.755.000

  5. Kab. Lampung Utara 470.729.922.000

  6. Kab. Lampung Timur 543.770.666.000

  7. Kab. Tanggamus
    582.589.357.000

  8. Kab. Tulang Bawang
    494.748.737.000

  9. Kab. Way Kanan 312.904.886.000

  10. Kota Bandar Lampung 539.267.568.000

  11. Kota Metro 232.383.370.000

  12. Kab. Pesawaran 337.193.436.000

  13. Provinsi DKI Jakarta

  1. Provinsi Jawa Barat 1.086.123.940.000

  2. Kab. Bandung 1.086.282.210.000

  3. Kab. Bekasi 536.786.256.000

  4. Kab. Bogor 1.115.703.641.000

  5. Kab. Ciamis 867.400.725.000

  6. Kab. Cianjur 877.993.919.000

  7. Kab. Cirebon 867.300.289.000

  8. Kab. Garut 1.031.869.766.000

  9. Kab. Indramayu 624.422.201.000

  10. Kab. Karawang 714.360.098.000

  11. Kab. Kuningan 660.391.147.000

  12. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 167. Kab. Majalengka 649.631.581.000
168. Kab. Purwakarta 457.287.567.000
169. Kab. Subang 666.116.693.000
170. Kab. Sukabumi 871.927.247.000
171. Kab. Sumedang 634.169.767.000
172. Kab. Tasikmalaya 805.517.712.000
173. Kota Bandung 912.571.834.000
174. Kota Bekasi 647.082.121.000
175. Kota Bogor 426.093.607.000
176. Kota Cirebon 365.005.210.000
177. Kota Depok 461.602.957.000
178. Kota Sukabumi 289.801.514.000
179. Kota Cimahi 333.439.320.000
180. Kota Tasikmalaya 426.764.264.000
181. Kota Banjar 217.383.597.000
182. Kab. Bandung Barat 584.624.959.000

  1. Provinsi Banten 381.979.019.000

  2. Kab. Lebak 606.473.491.000

  3. Kab. Pandeglang 630.726.936.000

  4. Kab. Serang 554.223.373.000

  5. Kab. Tangerang
    827.846.151.000

  6. Kota Cilegon 279.127.685.000

  7. Kota Tangerang 458.041.892.000

  8. Kota Serang 315.997.942.000

  9. Provinsi Jawa Tengah 1.168.787.757.000

  10. Kab. Banjarnegara 506.783.177.000

  11. Kab. Banyumas 720.191.173.000

  12. Kab. Batang 414.493.766.000

  13. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 195. Kab. Blora 487.917.464.000
196. Kab. Boyolali 587.574.192.000
197. Kab. Brebes 738.270.368.000
198. Kab. Cilacap 793.266.735.000
199. Kab. Demak 493.497.333.000
200. Kab. Grobogan 617.827.183.000
201. Kab. Jepara 529.580.873.000
202. Kab. Karanganyar 520.919.106.000
203. Kab. Kebumen 642.797.600.000
204. Kab. Kendal 520.676.886.000
205. Kab. Klaten 726.234.465.000
206. Kab. Kudus 463.012.580.000
207. Kab. Magelang 604.521.811.000
208. Kab. Pati 620.576.636.000
209. Kab. Pekalongan 490.039.078.000
210. Kab. Pemalang 619.895.592.000
211. Kab. Purbalingga 464.788.521.000
212. Kab. Purworejo 528.061.281.000
213. Kab. Rembang 411.434.996.000
214. Kab. Semarang 508.915.019.000
215. Kab. Sragen 561.675.090.000
216. Kab. Sukoharjo 516.588.118.000
217. Kab. Tegal 640.042.082.000
218. Kab. Temanggung 438.090.923.000
219. Kab. Wonogiri 616.996.009.000
220. Kab. Wonosobo 442.370.077.000
221. Kota Magelang 260.112.799.000
222. Kota Pekalongan 266.792.669.000
223. Kota Salatiga 238.069.009.000
224. Kota Semarang 640.186.272.000

  1. Kota …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 225. Kota Surakarta 428.248.927.000
226. Kota Tegal 244.580.618.000

  1. Provinsi DI Yogyakarta 527.471.247.000

  2. Kab. Bantul 573.512.337.000

  3. Kab. Gunung Kidul 521.293.704.000

  4. Kab. Kulon Progo 411.293.618.000

  5. Kab. Sleman 563.320.892.000

  6. Kota Yogyakarta 395.444.062.000

  7. Provinsi Jawa Timur 1.212.934.765.000

  8. Kab. Bangkalan 497.593.900.000

  9. Kab. Banyuwangi 761.897.082.000

  10. Kab. Blitar 639.739.427.000

  11. Kab. Bojonegoro 583.763.532.000

  12. Kab. Bondowoso 479.819.794.000

  13. Kab. Gresik 513.481.870.000

  14. Kab. Jember 955.007.373.000

  15. Kab. Jombang 606.942.500.000

  16. Kab. Kediri 693.062.072.000

  17. Kab. Lamongan 606.700.000.000

  18. Kab. Lumajang 557.172.733.000

  19. Kab. Madiun 476.031.395.000

  20. Kab. Magetan 503.707.903.000

  21. Kab. Malang 967.107.349.000

  22. Kab. Mojokerto 529.761.802.000

  23. Kab. Nganjuk 598.046.354.000

  24. Kab. Ngawi 572.965.157.000

  25. Kab. Pacitan 435.690.795.000

  26. Kab. Pamekasan 475.711.035.000

  27. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 253. Kab. Pasuruan 636.119.395.000
254. Kab. Ponorogo 563.867.637.000
255. Kab. Probolinggo 568.850.488.000
256. Kab. Sampang 454.853.945.000
257. Kab. Sidoarjo 666.336.274.000
258. Kab. Situbondo 447.609.618.000
259. Kab. Sumenep 580.851.656.000
260. Kab. Trenggalek 472.359.819.000
261. Kab. Tuban 541.454.144.000
262. Kab. Tulungagung 648.991.116.000
263. Kota Blitar 223.964.245.000
264. Kota Kediri 421.789.650.000
265. Kota Madiun 271.396.486.000
266. Kota Malang 494.910.987.000
267. Kota Mojokerto 244.969.563.000
268. Kota Pasuruan 231.964.161.000
269. Kota Probolinggo 268.392.765.000
270. Kota Surabaya 652.532.472.000
271. Kota Batu 232.146.405.000

  1. Provinsi Kalimantan Barat 755.123.093.000

  2. Kab. Bengkayang 295.931.543.000

  3. Kab. Landak 358.090.492.000

  4. Kab. Kapuas Hulu 537.348.225.000

  5. Kab. Ketapang 608.067.401.000

  6. Kab. Pontianak 313.155.439.000

  7. Kab. Sambas 463.406.160.000

  8. Kab. Sanggau 444.197.737.000

  9. Kab. Sintang 490.697.841.000

  10. Kota Pontianak 408.180.404.000

  11. Kota …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 282. Kota Singkawang 269.526.606.000
283. Kab. Sekadau 253.937.101.000
284. Kab. Melawi 288.933.942.000
285. Kab. Kayong Utara 218.278.970.000
286. Kab. Kubu Raya 414.760.167.000

  1. Provinsi Kalimantan Tengah 707.880.493.000

  2. Kab. Barito Selatan 332.356.460.000

  3. Kab. Barito Utara 315.450.170.000

  4. Kab. Kapuas 503.442.055.000

  5. Kab. Kotawaringin Barat 373.253.639.000

  6. Kab. Kotawaringin Timur 459.745.862.000

  7. Kota Palangkaraya 341.320.280.000

  8. Kab. Barito Timur 271.849.384.000

  9. Kab. Murung Raya 391.801.263.000

  10. Kab. Pulang Pisau 307.832.456.000

  11. Kab. Gunung Mas 312.107.445.000

  12. Kab. Lamandau 257.428.838.000

  13. Kab. Sukamara 259.830.459.000

  14. Kab. Katingan 398.716.616.000

  15. Kab. Seruyan 360.740.638.000

  16. Provinsi Kalimantan Selatan 458.074.767.000

  17. Kab. Banjar 374.539.635.000

  18. Kab. Barito Kuala 312.641.995.000

  19. Kab. Hulu Sungai Selatan 287.558.453.000

  20. Kab. Hulu Sungai Tengah 291.732.438.000

  21. Kab. Hulu Sungai Utara 251.160.028.000

  22. Kab. Kotabaru 332.777.110.000

  23. Kab. Tabalong 269.423.900.000

  24. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 310. Kab. Tanah Laut 280.546.736.000
311. Kab. Tapin 246.451.507.000
312. Kota Banjarbaru 222.250.092.000
313. Kota Banjarmasin 402.021.456.000
314. Kab. Balangan 192.470.591.000
315. Kab. Tanah Bumbu 245.652.285.000

  1. Provinsi Kalimantan Timur
  1. Kab. Berau 160.319.274.000
  2. Kab. Bulungan 75.015.548.000
  3. Kab. Kutai Kartanegara
  1. Kab. Kutai Barat 252.246.051.000
  2. Kab. Kutai Timur 68.978.701.000
  3. Kab. Malinau 312.144.289.000
  4. Kab. Nunukan 44.724.927.000
  5. Kab. Pasir 25.256.525.000
  6. Kota Balikpapan 76.988.322.000
  7. Kota Bontang
  1. Kota Samarinda 180.819.152.000
  2. Kota Tarakan
  1. Kab. Penajam Paser Utara

  1. Kab. Tana Tidung 218.453.383.000

  2. Provinsi Sulawesi Utara 558.781.013.000

  3. Kab. Bolaang Mongondow 295.799.864.000

  4. Kab. Minahasa 374.743.606.000

  5. Kab. Sangihe 286.315.172.000

  6. Kota Bitung 274.296.139.000

  7. Kota Manado 420.481.311.000

  8. Kab. Kepulauan Talaud 256.907.753.000

  9. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 338. Kab. Minahasa Selatan 289.948.951.000
339. Kota Tomohon 219.721.446.000
340. Kab. Minahasa Utara 266.587.183.000
341. Kota Kotamobagu 201.553.153.000
342. Kab. Bolaang Mongondow Utara 208.126.844.000
343. Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 222.677.831.000
344. Kab. Minahasa Tenggara 220.928.849.000
345. Kab. Bolaang Mongondow Timur 161.163.767.000
346. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 176.192.095.000

  1. Provinsi Gorontalo 400.750.820.000

  2. Kab. Boalemo 218.555.321.000

  3. Kab. Gorontalo 338.845.034.000

  4. Kota Gorontalo 264.392.757.000

  5. Kab. Pohuwato 251.573.211.000

  6. Kab. Bone Bolango 240.131.053.000

  7. Kab. Gorontalo Utara 185.019.294.000

  8. Provinsi Sulawesi Tengah 659.331.271.000

  9. Kab. Banggai 452.939.545.000

  10. Kab. Banggai Kepulauan 263.640.125.000

  11. Kab. Buol 294.392.630.000

  12. Kab. Toli-Toli 319.134.358.000

  13. Kab. Donggala 351.934.720.000

  14. Kab. Morowali 393.928.690.000

  15. Kab. Poso 387.195.137.000

  16. Kota Palu 380.493.015.000

  17. Kab. Parigi Moutong 384.004.987.000

  18. Kab. Tojo Una Una 273.095.484.000

  19. Kab. Sigi 329.604.056.000

  20. Provinsi …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 366. Provinsi Sulawesi Selatan 706.276.399.000
367. Kab. Bantaeng 235.865.974.000
368. Kab. Barru 265.533.877.000
369. Kab. Bone 541.715.851.000
370. Kab. Bulukumba 383.218.545.000
371. Kab. Enrekang 266.105.385.000
372. Kab. Gowa 431.084.713.000
373. Kab. Jeneponto 314.827.177.000
374. Kab. Luwu 342.641.953.000
375. Kab. Luwu Utara 343.114.194.000
376. Kab. Maros 325.251.145.000
377. Kab. Pangkajene Kepulauan 350.721.615.000
378. Kab. Pinrang 365.266.099.000
379. Kab. Kepulauan Selayar 259.174.593.000
380. Kab. Sidenreng Rappang 318.263.590.000
381. Kab. Sinjai 295.531.515.000
382. Kab. Soppeng 332.095.212.000
383. Kab. Takalar 304.060.484.000
384. Kab. Tana Toraja 297.364.598.000
385. Kab. Wajo 364.822.715.000
386. Kota Pare-pare 242.415.481.000
387. Kota Makassar 644.266.427.000
388. Kota Palopo 258.180.337.000
389. Kab. Luwu Timur 238.661.722.000
390. Kab. Toraja Utara 249.411.921.000

  1. Provinsi Sulawesi Barat 405.749.577.000

  2. Kab. Majene 262.008.961.000

  3. Kab. Mamuju 383.109.836.000

  4. Kab. Polewali Mandar 351.260.683.000

  5. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 395. Kab. Mamasa 244.088.686.000
396. Kab. Mamuju Utara 208.690.081.000

  1. Provinsi Sulawesi Tenggara 595.762.419.000

  2. Kab. Buton 360.126.200.000

  3. Kab. Konawe 413.797.158.000

  4. Kab. Kolaka 342.382.945.000

  5. Kab. Muna 406.233.024.000

  6. Kota Kendari 345.765.495.000

  7. Kota Bau-bau 274.998.063.000

  8. Kab. Konawe Selatan 355.904.364.000

  9. Kab. Bombana 241.092.399.000

  10. Kab. Wakatobi 209.835.658.000

  11. Kab. Kolaka Utara 244.821.224.000

  12. Kab. Konawe Utara 264.986.159.000

  13. Kab. Buton Utara 218.076.514.000

  14. Provinsi Bali 489.942.535.000

  15. Kab. Badung 131.919.568.000

  16. Kab. Bangli 292.695.476.000

  17. Kab. Buleleng 512.748.214.000

  18. Kab. Gianyar 387.493.486.000

  19. Kab. Jembrana 308.567.032.000

  20. Kab. Karangasem 374.537.064.000

  21. Kab. Klungkung 285.662.095.000

  22. Kab. Tabanan 429.919.452.000

  23. Kota Denpasar 336.125.552.000

  24. Provinsi Nusa Tenggara Barat 573.406.755.000

  25. Kab. Bima 449.582.361.000

  26. Kab. Dompu 311.256.725.000

  27. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 423. Kab. Lombok Barat 409.929.312.000
424. Kab. Lombok Tengah 534.642.120.000
425. Kab. Lombok Timur 619.205.970.000
426. Kab. Sumbawa 436.347.143.000
427. Kota Mataram 328.201.558.000
428. Kota Bima 246.392.786.000
429. Kab. Sumbawa Barat 181.740.339.000
430. Kab. Lombok Utara 229.576.967.000

  1. Provinsi Nusa Tenggara Timur 674.635.569.000

  2. Kab. Alor 299.323.003.000

  3. Kab. Belu 398.283.809.000

  4. Kab. Ende 332.008.323.000

  5. Kab. Flores Timur 313.638.878.000

  6. Kab. Kupang
    404.636.274.000

  7. Kab. Lembata 235.657.505.000

  8. Kab. Manggarai 299.504.443.000

  9. Kab. Ngada 247.395.204.000

  10. Kab. Sikka 318.206.009.000

  11. Kab. Sumba Barat 223.473.354.000

  12. Kab. Sumba Timur 337.455.581.000

  13. Kab. Timor Tengah Selatan 404.411.568.000

  14. Kab. Timor Tengah Utara 296.283.467.000

  15. Kota Kupang 340.862.396.000

  16. Kab. Rote Ndao 209.801.933.000

  17. Kab. Manggarai Barat 254.249.660.000

  18. Kab. Nagekeo 223.480.632.000

  19. Kab. Sumba Barat Daya 238.819.451.000

  20. Kab. Sumba Tengah 181.653.112.000

  21. Kab. Manggarai Timur 252.113.646.000

  22. Provinsi …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 452. Provinsi Maluku 607.572.176.000
453. Kab. Maluku Tenggara Barat 287.098.118.000
454. Kab. Maluku Tengah 464.200.684.000
455. Kab. Maluku Tenggara 243.672.026.000
456. Kab. Buru 239.984.788.000
457. Kota Ambon 365.671.477.000
458. Kab. Seram Bagian Barat 274.790.210.000
459. Kab. Seram Bagian Timur 214.695.338.000
460. Kab. Kepulauan Aru 271.811.328.000
461. Kota Tual 181.704.979.000
462. Kab. Buru Selatan 198.889.373.000
463. Kab. Maluku Barat Daya 264.497.720.000

  1. Provinsi Maluku Utara 479.726.664.000

  2. Kab. Halmahera Tengah 222.738.003.000

  3. Kab. Halmahera Barat 234.754.970.000

  4. Kota Ternate 281.284.868.000

  5. Kab. Halmahera Timur 208.115.495.000

  6. Kota Tidore Kepulauan 262.423.165.000

  7. Kab. Kepulauan Sula 236.361.472.000

  8. Kab. Halmahera Selatan 304.643.975.000

  9. Kab. Halmahera Utara
    283.484.423.000

  10. Provinsi Papua 1.148.740.891.000

  11. Kab. Biak Numfor 321.585.402.000

  12. Kab. Jayapura 378.367.180.000

  13. Kab. Jayawijaya 387.415.678.000

  14. Kab. Merauke 702.758.416.000

  15. Kab. Mimika 238.910.861.000

  16. Kab. Nabire 386.381.732.000

  17. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 480. Kab. Paniai
388.439.097.000
481. Kab. Puncak Jaya 381.412.863.000
482. Kab. Kepulauan Yapen 274.553.158.000
483. Kota Jayapura 348.019.340.000
484. Kab. Sarmi 407.210.610.000
485. Kab. Keerom 296.672.885.000
486. Kab. Yahukimo 403.468.127.000
487. Kab. Pegunungan Bintang 461.669.822.000
488. Kab. Tolikara 333.298.523.000
489. Kab. Boven Digoel 499.671.438.000
490. Kab. Mappi 429.031.692.000
491. Kab. Asmat 534.326.328.000
492. Kab. Waropen 312.239.060.000
493. Kab. Supiori 274.408.784.000
494. Kab. Mamberamo Raya 391.523.731.000
495. Kab. Mamberamo Tengah 276.866.443.000
496. Kab. Yalimo 286.648.768.000
497. Kab. Lanny Jaya 301.567.179.000
498. Kab. Nduga 278.924.970.000
499. Kab. Puncak 433.520.045.000
500. Kab. Dogiyai 242.073.906.000

  1. Provinsi Papua Barat 605.915.614.000

  2. Kab. Sorong
    300.030.467.000

  3. Kab. Manokwari 390.174.164.000

  4. Kab. Fak Fak 358.622.917.000

  5. Kota Sorong 238.203.839.000

  6. Kab. Sorong Selatan
    273.541.356.000

  7. Kab. Raja Ampat 314.195.707.000

  8. Kab. Teluk Bintuni 324.025.716.000

  9. Kab. …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO DAERAH JUMLAH 509. Kab. Teluk Wondama 236.895.803.000
510. Kab. Kaimana 346.855.313.000

Total Provinsi 19.249.034.200.000

Total Kabupaten/Kota 173.241.307.800.000

Total Nasional 192.490.342.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Ttd.

Dr. M. Iman Santoso

Referensi Silang (2)
UU 47/2009 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 33/2004 — Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...