Pasal 2

(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata

usaha negara kepada Presiden, Presiden dapat memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus. (la) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negarc. pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan/atau tingkat kasasi. ( 1 b) Dalam hal gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (la) diajukan permohonan peninjauan kembali oleh pihak yang berperkara, Menteri menerbitkan kembali Surat Kuasa Khusus.

(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.

(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan dengan hak substitusi.

(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

SK No I 06736 A

PRESIDEN

• 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden 1lll dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

g Penmdang-undangan EM.lilI'b'mninistrasi Hukum,

·1vanna Djaman

SK No 048400 A