Pasal 2

(1) Rumah kediaman yang layak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebidang tanah berikut

bangunan diatasnya yang memiliki kriteria umum sebagai

berikut:

• berada di wilayah Republik Indonesia;

• berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan

jaringan jalan yang memadai;

• memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata

letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan

aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden

beserta keluarga;

• tidak ...

• tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan

keselamatan Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil

Presiden beserta keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah kediaman yang

layak, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.