Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil

Presiden harus tersedia sebelum Presiden dan/atau Wakil

Presiden tersebut berhenti dari jabatannya.