Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pelaksanaan transmigrasi.

1. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan

Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk

membaurkan dan/atau menggabungkan program dan

kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan

Transmigrasi.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.

www.peraturan.go.id

2018, No.100 -3-

Bagian Kesatu

Umum