Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan batas negara di WP Atambua

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf I terdiri atas:

• batas negara di darat; dan
• pos pengamanan perbatasan.

(2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri atas:

• pilar batas negara; dan
• garis batas negara.

(3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf a ditetapkan di Blok II.F.1. (41 Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara Timor Leste melalui SWP F.

(5) Pos pengamanan perbatasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terletak di Blok II.A.1

(6) Rencana pengelolaan batas negara WP Atambua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.0OO sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.