Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan

kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (4) huruf a meliputi:

• kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepelabuhanan;

1. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu

navigasi pelayaran;

1. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;

3. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur

Pelayaran; dan/atau

1. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi

pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan

Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

2022, No. 8 -31-

• kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan

sarana Laut;

• kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

pelabuhan;

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

sarana bantu navigasi pelayaran;

1. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran

bangunan atau instalasi di Laut yang

mengganggu Alur Pelayaran;

1. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang

berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau

1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem

jaringan prasarana dan sarana Laut.