PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 26

Maret 2015, telah ditandatangani Protokol Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak

Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang

Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Protocol to the

Agreement between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of the People’s Republic of

China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention

of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) sebagai

hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat

Tiongkok;

www.peraturan.go.id

2016, No.5 -2-

• bahwa Protokol Persetujuan dimaksudkan untuk

meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, termasuk

pembebasan pengenaan pajak atas kegiatan operasional

maskapai penerbangan Indonesia di

Tiongkok, sehingga disepakati untuk melakukan

penyesuaian terhadap Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China

untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan

Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas

Penghasilan, yang telah ditandatangani di Jakarta,

Indonesia pada tanggal 7 November 2001;

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Protokol

Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan

Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;