Pasal 16

(1) Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui petugas yang ditunjuk

atau melalui transaksi elektronik.

(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan kegiatan :

• penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB;
• penerimaan pembayaran SWDKLLJ;
• penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB; dan
• pencetakan dan validasi TBPKP.

(3) Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada :

• Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB;
• Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB;
• Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.

(4) TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat

Setoran Pajak Daerah.