Pasal 15

(1) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) SKKP memuat :

• besaran PKB dan/atau BBN-KB;
• besaran SWDKLLJ; dan
• besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBP Polri.

(3) Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi

STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.6 8

(4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh

petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.

(5) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat

Ketetapan Pajak Daerah.