Pasal 11

(1) Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif

Mahkamah Konstitusi.

(2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

• koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
• penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
• pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
• pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat Jenderal menyelenggara-kan fungsi:

• perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;
• pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
• pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara;
• pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
• penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
• pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat Jenderal mempunyai wewenang:

• menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi;
• menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara;

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.111

• menandatangani perjanjian kerja sama; dan

• menetapkan peraturan, keputusan dan aturan kebijakan.

Bagian Kedua

Organisasi