Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional