Pasal 8

(1) Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.

(2) Pengarah sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.110 4

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sekretaris I : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sekretaris II : Menteri Dalam Negeri

Sekretaris III : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Menteri Sosial;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Sekretaris Kabinet;

7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembinaan Penem-patan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.110

1. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;

3. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

8. Deputi Bidang Perlindungan Perempu-an, Kementerian Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak;

9. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;

10. Asisten Operasi Tentara Nasional Indonesia;

11. Asisten Operasi Kepolisian Republik Indonesia.

(4) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus

menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi.