Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.

1. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang

menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.

1. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan

Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya,

dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian

kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis

bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan

---

2020, No.75 -3-

Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria

ISPO.

1. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang

selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun

kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa

sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

1. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut

Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

1. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang

selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah

badan usaha yang berbadan hukum, didirikan

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan

Kelapa Sawit dengan skala tertentu.

1. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk

tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan

pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,

produk sampingan, dan produk ikutan.

1. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan

bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga

penilaian kesesuaian.

1. Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian

kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi

ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

---

2020, No.75 -4-

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perkebunan.