Pasal 11

(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a merupakan PKSN sebagai pusat

kegiatan utama dan terdepan yang berfungsi untuk

meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan

negara, pelayanan lintas batas, serta pendorong

pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan di:

• PKSN Dumai di Kota Dumai;

• PKSN Bengkalis di Kabupaten Bengkalis;

• PKSN Batam di Kota Batam;

• PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan

Anambas; dan

• PKSN Ranai di Kabupaten Natuna.

(3) PKSN Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat perdagangan dan jasa;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

hortikultura dan perkebunan;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

pertambangan minyak dan gas bumi;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

perikanan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

• pusat pelayanan transportasi laut; dan

• pusat pelayanan transportasi udara.

(4) PKSN Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:

---

2020, No. 72 -23-

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat perdagangan dan jasa;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

hortikultura dan perkebunan;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil

perikanan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan

• pusat pelayanan transportasi laut.

(5) PKSN Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat perdagangan dan jasa;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

berbasis komoditas ekspor;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

• pusat pelayanan transportasi laut; dan

• pusat pelayanan transportasi udara .

(6) PKSN Tarempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

---

2020, No. 72 -24-

• pusat pemerintahan;

• pusat perdagangan dan jasa;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

pertanian tanaman pangan;

• pusat industri pengolahan dan usaha jasa

pertambangan minyak dan gas bumi;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

perikanan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan

• pusat pelayanan transportasi laut.

(7) PKSN Ranai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan;

• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;

• pusat pemerintahan;

• pusat perdagangan dan jasa;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa

hortikultura dan perkebunan;

• pusat industri pengolahan dan usaha jasa

pertambangan minyak dan gas bumi;

• pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;

• pusat promosi pariwisata dan komoditas

unggulan berbasis potensi lokal;

• pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

• pusat pelayanan transportasi laut; dan

• pusat pelayanan transportasi udara.