Pasal 5

(1) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum berlaku

sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

(2) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi berlaku sejak yang bersangkutan dilantik/mengucap sumpah dan janji.

(3) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) bagi Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum berlaku sejak yang bersangkutan dilantik/mengucap sumpah dan janji.