Pasal 6
BAB 3 — STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN,
(1) Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
kampanye nasional dan daerah;
advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
pelatihan;
diskusi;
intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);
intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
kegiatan lain.
(2) Kampanye nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis.
(3) Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(4) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan
untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2013, No.100
(6) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk
pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma- norma sosial.
(7) Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
(8) Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
(9) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
Bagian Keempat Pelaksanaan