Pasal 3

(1) Dalam rangka percepatan swasembada gula nasional

dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun peta jalan (roa.d mapl yang meliputi:

• peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 (sembilan puluh tiga) ton per hektar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut;
• penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 (tujuh ratus ribu) hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan;
• peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 1 1,2% (sebelas koma dua persen);
• peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan
• peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar f .200.000 kL (satu juta dua ratus ribu kilo liter). (21 Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha.

(3) Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan

konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028.

(4) Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan

(21 industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

(5) Pencapaian . . .

SK No 167173 A

PRESIOEN

5-

(5) Pencapaian peningkatan produksi bioetanol

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

(6) Peta jalan (road mapl sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan pihak terkait. (71 Peta jalan (road map\ sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung

sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.