Pasal 4

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 2 ayat (2\ huruf b dilaksanakan untuk membangun

sumber daya manusia yang tangguh, akr:ntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis Direktorat Jendera1 Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada.

(2) Pelaksanaan .

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain dilakukan dengan:

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai yang terukur;
• Menguatkan integritas pegawai;
• Meningkatkan motivasi kerja; dan
• Menempatkan pegawai secara tepat.

Pasa-l 5

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

(2) Pelaksalaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang peratura-n perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan:

• peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
• kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak; dan
• kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional.