Pasal 11

(1) Pelaku pengadaan untuk pengadaan barang danlatau

(21 jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat terdiri dari:

• Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
• Pejabat Pembuat Komitmen;
• Pelaksana Pengadaan; dan
• Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

(2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari:

• Tim Pengadaan; atau
• Agen Pengadaan.

(3) Penentuan

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

(3) Penentuan Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan sebagai

pelaksana pengadaan sebagaimana dimal<sud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tambahan tugas dan kewenangan untuk menetapkan :

• tenaga ahli dan/atau pihak lain yang kompeten untuk membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Pengadaan, dan/atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
• paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan;
• Tim Pengadaan;
• Agen Pengadaan;
• panel seleksi; dan
• pemenang yang diusulkan oleh Agen Pengadaan. (s) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) huruf b memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tambahan tugas dan kewenangan untuk mengusulkan tenaga ahli kepada Pengguna Anggaran. (71 Panitia Pemeriksa Hasil Peke{aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(8) Tim.

FRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA

(8) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hr.rruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

• menyusun persiapan pemilihan penyedia dan melaksanakan pemilihan penyedia;
• mengelola administrasi seluruh dokumen pemilihan penyedia barang dan/atau jasa;
• menetapkan pemenang pada Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Sistem Informasi atau barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp1O0.000.0O0.000,0O (seratus miliar rupiah);
• menetapkan pemenang pada Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nitai paling banyak Rp10.O00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
• membuat laporan mengenai proses pemilihan penyedia barang dan/atau jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

(9) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

huruf b memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

• menyusun persiapan pemilihan penyedia dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• mengeiola administrasi seluruh dokumen pemilihan penyedia barang dan/atau jasa;

• mengusulkan pemenang pada Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket sistem informasi, jasa konsultansi, atau barang/jasa lainnya;

• membuat laporan mengenai proses pemilihan penyedia barang dan/atau jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan

• memberikan pertimbangan berdasarkan kajian pasar dalam menetapkan spesifrkasi teknis dan/atau Dokumen Kontrak, apabila diperlukan. (1O) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari personel yang memiliki keahlian di bidang:

• teknologi informasi;

• hukum;

• pengadaan

FRESIDEN

• pengadaan; dan
• bidang lain yang diperlukan, dengan anggota berjumlah gasal.

(11) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dapat terdiri dari:

• Aparatur Sipil Negara; dan
• perorangan lainnya.

(12) Khusus ahli pengadaan yang berasal dari Aparatur Sipil

Negara harus memiliki sertifikat di bidang pengadaan.