Pasal 1

1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

pengusaha.

1. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan

Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian,

2017, No.76

keterpaduan baik perencanaan maupun

pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil

guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

1. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordinasi

Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang

dilaksanakan Pemerintah guna mencapai

keselarasan, keserasian, keterpaduan baik

perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta

kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan

kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

1. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya

disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim

yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan

koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.

1. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk

oleh Menteri Pariwisata dalam rangka membantu

tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan.

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut: