Pasal 9

(1) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi

Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan

mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

(2) Dalam melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian,

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian.