Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi,

Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.

(2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

• keekonomian lapangan;

• Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;

• kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam

negeri; dan

• nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam

negeri.

www.peraturan.go.id

2016, No.89 -4-

(3) Tata cara dan penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh

Menteri.